STOP GRATIFIKASI !

Korupsi dan Gratifikasi telah menjadi hambatan besar bangsa Indonesia untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Bersama Kita Bisa Memutus Rantai Korupsi dan Gratifikasi
Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, Yang dimaksud Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
Adapun dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi diatur bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi wajib melaporkan Gratifikasi yang diterima. An pada Ayat (2) Dalam hal Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara wajib menolak Gratifikasi.
Mari Tolak Gratifikasi, dan Ayo Laporkan.

#generasiantikorupsi

#stopgratifikasi

#saynotogratification

#beranijujurituhebat